Berikut ini Profil Wilayah Desa Sekartaji 1. Luas Wilayah Luas pemukiman 47,5…………………….ha/m2 Luas persawahan …………………….ha/m2 Luas perkebunan 200,5…………………….ha/m2 Luas kuburan 6,5…………………….ha/m2 Luas pekarangan    16,04…………………….ha/m2 Luas ...

  1. VISI DAN MISI   Visi pembangunan Desa Sekartaji tahun 2021 – 2027, adalah ”Mewujudkan Desa Sekartajiyang Unggul, sejahtera, Santih, dan berbudaya”. 2. MISI   Misi pembangunan Desa Sekartaji  Tahun 2021-2027, adalah :   1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program pendidikan dan program kesehatan, serta pengamalan ajaran agama.   2. Membangunan Desa Sekartaji dengan prinsip adil dan merata ...

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA DESA SEKARTAJI KECAMATAN NUSA PENIDA KABUPATEN KLUNGKUNG    Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut: Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi ...

SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA SEKARTAJI KECAMATAN NUSA PENIDA KABUPATEN KLUNGKUNG  NO NAMA JABATAN ALAMAT 1   I KETUT SUDARSANA ARUMBAWA  KETUA  BR. DINAS RAMUAN 2 I KETUT LACA WAKIL BR. DINAS SEDEHING 3   I GEDE AGUS SUASTAWAN  SEKRETARIS  BR. DINAS SEKARTAJI  4  I WAYAN SUJANA  ANGGOTA  BR. DINAS TABUANAN  5  I MADE PURNAYASA  ANGGOTA  BR. DINAS DLUNDUNGAN  6  I KETUT SEWANTARA  ANGGOTA  BR. ...

Dalam rangka meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat Pemerintah Desa mengembangkan Sistem Informasi Desa berbasis website. Sistem yang dipergunakan berplatform OpenSID. Platform ini digunakan mengingat sistem ini gratis dan tidak membebani desa dalam biaya pengadaan software atau sistem operasi. Pengembangan Sistem Informasi Desa dimaksudkan untuk membuka akses informasi publik kepada seluruh masyarakat, baik masyarakat lokal, nasional maupun internasional. Hal ini dimungkinkan mengingat sistem informasi yang dibangun berbasis website ...

Menemukan ruh pembangunan yang memberdayakan tidaklah mudah. Reformasi di Indonesia pada tahun 1998 telah memilih sis-tem desentralisasi. Otonomi daerah menjadi konsep operasionalnya. Bukan tidak berhasil, tapi penyelenggaraan otonomi daerah ternyata belum mampu melahirkan kesejahteraan bagi lapisan masyarakat ter-bawah yang hidup di desa. Bahkan gini rasio 1 terus meningkat sudah di atas 0,41 yang menandakan kesenjangan ekonomi yang semakin lebar. Otonomi daerah cenderung jamak menyediakan karpet merah bagi kelompok usaha untuk mengelola sumber ...

Membumikan makna desa sebagai subjek paska UU Desa bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan. Pelbagai ujicoba dilakukan oleh elemen pemerintah dan masyarakat sipil untuk dapat menggerakkan desa agar benar-benar menjadi subjek pembangunan. Berbagai praktik dan pembelajaran telah muncul sebagai bagian dari upaya menggerakkan desa menjadi subjek pembangunan seutuhnya. Idiom subjek tidak bermakna pemerintahan desa semata, melainkan juga bermakna masyarakat. Desa dalam kerangka UU Desa adalah kesatuan antara pemerintahan desa dan masyarakat yang terjawantah ...

Di sejumlah desa dengan karakteristik dan kondisi yang beragam – demi mengatasi permasalahan tentang posisi masyarakat dalam penganggaran pembangunan desa – dikembangkan ruang keterlibatan masyarakat dalam proses penganggaran desa. Keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan APBDesa secara partisipatif dilakukan di (1) kepanitiaan penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) atau RAPBDesa, (2) pembahasan RAPBDesa, dan (3) sosialisasi APBDesa. Di tahap pembahasan RAPBDesa, teridentifikasi empat model partisipasi masyarakat yang dikembangkan ...